Temuan Awal ICCS 2009

Dengan senang hati kami menyampaikan temuan awal International Civic and Citizenship Education Study (ICCS). Penelitian ini meneliti cara-cara yang dilakukan oleh negara dalam mempersiapkan generasi mudanya untuk melaksanakan peranannya sebagai warga negara di masyarakat yang maju sekarang ini. Penelitian ini melaporkan tentang pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai kewarganegaraan serta sikap, persepsi dan aktifitas siswa yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Laporan ICCS ini disusun berdasarkan data dari lebih 140.000 siswa di lebih dari 5.000 sekolah di 38 negara. Data ini diperkuat dengan data lebih dari 62.000 guru di sekolah tersebut dan data kontekstual dari kepala sekolah dan pusat penelitian nasional.
Pendidikan Kewarganegaraan

Negara-negara peserta ICCS memiliki berbagai pendekatan dalam memberikan Pendidikan Kewarganegaraan. Pendekatan tersebut termasuk memberikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai satu mata pelajaran khusus, mengintegrasikan isi (pelajaran) yang relevan ke mata pelajaran lain, dan memasukkan isi pelajaran sebagai tema lintas kurikulum. Dua puluh satu dari 38 negera peserta ICCS memasukkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai satu mata pelajaran khusus ke dalam kurikulumnya. Pendidikan Kewarganegaraan mencakup berbagai topik. Topik yang paling banyak diberikan oleh negara-negara peserta ICCS  meliputi hak asasi manusia (25 negara), pemahaman perbedaan budaya dan kelompok etnis (23 negara), lingkungan hidup (23 negara), parlemen dan sistem pemerintahan (22 negara) dan pemungutan suara dan pemilihan umum (20 negara).

12107760_1250375334988642_7156483142167706436_n

Pengetahuan tentang kewarganegaraan

Pengetahuan Kewarganegaraan di penelitian ICCS ini secara umum didefinisikan  sebagai penalaran dan analisis serta pengetahuan tentang fakta. Selain itu, ICCS juga menitikberatkan pada pemahaman tentang unsur-unsur atau konsep-konsep kewarganegaraan serta yang berkaitan dengan kewarganegaraan tradisional. Nilai rata-rata untuk empat negara (Federasi Rusia, Lithuania, Spanyol dan Australia) secara statistik tidak berbeda dari rata-rata ICCS yang sebesar 500 poin. Terdapat 14 negara yang memiliki nilai rata-rata nasionalnya jauh di bawah rata-rata ICCS dan rata-rata nilai dari 18 negara secara signifikan berada di atas rata-rata internasional. Perbedaan antara kuartil atas dengan kuartil bawah (yaitu, mencakup nilai tengah dari rata-rata masing-masing negara) adalah 60 poin (simpangan baku sebesar 100 poin). Pada poin skala bagian ats, 17 poin mencakup sebaran rata-rata skala di Finlandia, Denmark, Republik Korea dan Cina Taipei diikuti dengan perbedaan sebesar 22 poin untuk negara berikutnya, Swedia.

Tiga tingkatan kecakapan ditetapkan untuk menjelaskan tingkatan pengetahuan kewarganegaraan dalam hal meningkatnya isi pengetahuan dan proses kognitif (dari keterlibatan pada prinsip-prinsip dasar dan konsep umum dan pengetahuan yang bekerja secara mekanis, sampai menggunakan pengetahuan dan pemahaman untuk mengevaluasi atau menilai kebijakan). Di empat negara yang memiliki performa tertinggi (Finlandia, Denmark, Korea dan Cina Taipai) lebih dari setengah jumlah siswa mencapai tingkat kecakapan tertinggi namun di empat negara terendah, lebih dari 70 persen nilai siswa berada di bawah tingkat kecakapan terendah. Swedia juga menunjukkan kecakapan yang baik dengan dengan 40 persen siswanya berada pada tingkat kecakapaan tertinggi.

Pengetahuan Kewarganegaraan berkaitan dengan karakteristik siswa dan latar belakang keluarga. Siswa perempuan mendapatkan nilai pengetahuan kewarganegaraan yang lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki di 31 negara dari 38 negara peserta ICCS. Nilai rata-rata internasional untuk siswa perempuan adalah 511 poin dan siswa lak-laki sebesar 489 poin.

Status pekerjaan orang tua sangat berkaitan dengan pengetahuan kewarganegaraan. Secara rata-rata, terdapat perbedaan sebesar 72 poin (atau hampir tiga perempat simpangan baku) antara siswa yang orang tuanya memiliki status pekerjaan yang tergolong tinggi dengan siswa yang orang tuanya berada pada kategori pekerjaan rendah. Namun, terdapat perbedaan yang cukup tajam antar negara pada rentang tersebut. Juga terdapat keterkaitan yang lebih kecil antara pengetahuan kewarganegaraan dengan minat orang tua terhadap persoalan politik dan sosial dan latar belakang pendatang (imigran).

12107760_1250375334988642_7156483142167706436_n

Perubahan setelah sepuluh tahun

Sebelumnya, IEA melakukan penelitian pendidikan kewarganegaraan yang disebut CIVED pada tahun 1999. ICCS memuat beberapa pertanyaan yang sama dari studi CIVED tersebut dan untuk 15 negara memungkinkan untuk membuat perkiraan tentang nilai pengetahuan isi pelajaran pada tahun 2009 (sub-bagian dari penilaian CIVED tentang pengetahuan kewarganegaraan) yang dapat diperbandingkan dengan penilaian yang dilakukan pada tahun 1999). Hasil perbandingan menunjukkan bahwa, di tujuh negara tersebut, terdapat penurunan yang tajam pada pengetahuan isi kewarganegaraan sejak tahun 1999 dan hanya satu negara (Slovenia) yang mengalami peningkatan yang sangat tajam. Secara rata-rata penurunan tersebut sebesar seperlima dari simpangan baku. Pada tahap ini, sulit untuk memberikan penjelasan tentang terjadinya penurunan tersebut karena adanya beberapa perubahan desain tes. Di Finlandia dan Swedia, tidak terdapat perubahan pada pengetahuan isi kewarganegaraan, namun juga perlu dipertimbangkan bahwa untuk studi CIVED siswa yang diuji lebih rendah dibandingkan siswa yang diuji pada studi ICCS.

Persepsi dan perilaku siswa

ICCS mengukur persepsi dan perilaku siswa yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan: kepercayaan pada nilai-nilai, sikap, intensi perilaku dan tindakan. ICCS mendapatkan beberapa temuan yang menarik mengenai cara berfikir siswa tentang masyarakat madani dan bagaimana mereka terlibat di dalamnya. Kepercayaan terhadap lembaga masyarakat bervariasi antar negara peserta ICCS. Secara rata-rata sekitar 60 persen siswa di seluruh negara peserta ICCS percaya kepada pemerintahannya, media dan masyarakat umum, sedangkan 75 persen siswa memiliki kepercayaan yang rendah terhadap sekolah. Tingkat kepercayaan yang paling tinggi kepada pemerintah ditemukan di negara Austria, Denmark, Republik Dominika, Finlandia, Indonesia, Italia, Liechtenstein, Federasi Rusia, Swedia dan Thailand. Partai politik merupakan lembaga yang kurang mendapatkan kepercayaan, hanya 40 persen siswa yang menyatakan percaya kepada partai politik. Secara rata-rata setengah dari jumlah siswa tidak menunjukkan preferensinya (pilihannya) untuk satu partai politik tertentu. Namun, baik kepercayaan dan dukungan kepada partai politik terlihat sangat bervariasi. Di beberapa negara, partai politik mendapatkan kepercayaan dan dukungan ang lebihj tinggi dibandingkan sedangan di negara lainnya hanya sedikit siswa yang percaya kepada lembaga tersebut atau tidak menjawab (memberikan pilihan).

Sama seperti survei CIVED, ICCS menunjukkan bahwa terdapat dorongan yang kuat untuk pelaksanaan kesetaraan gender. Rata-rata lebih dari 90 persen siswa setuju dengan pernyataan positif dan antara 15 sampai 29 persen siswa setuju dengan pernyataan negatif tentang kesetaraan gender. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mencolok antar negara. Sama seperti CIVED, hasil dari ICCS menunjukkan bahwa siswa perempuan lebih mendukung kesetaraan gender dibandingkan siswa laki-laki di semua negara peserta ICCS.

12107760_1250375334988642_7156483142167706436_n

Siswa memiliki ketertarikan yang besar pada persoalan politik dan sosial yang terjadi di negaranya dan kurang tertarik dengan persoalan-persoalan luar negeri atau politik dunia. Hanya 28 persen siswa yang menyatakan tertarik pada persoalan politik di negara lain, dan 36 persen yang tertarik dengan politik dunia/internasional, namun kebanyakan siswa cukup tertarik dengan persoalan sosial (59 persen) dan persoalan politk (53 persen) yang terjadi di negara mereka masing-masing. Perbedaan jenis kelamin dalam kaitan dengan ketertarikan pada persoalan politik dan sosial secara umum kecil dan tidak konsisten antar negara. Ketertarikan siswa pada persoalan politik dan sosial terlihat relatif sedikit dipengaruhi oleh latar belakang pendatang (imigran) atau latar belakang sosial ekonomi (diukur melalui status pekerjaan orang tua) namun berkaitan dengan laporan siswa tentang ketertarikan orang tuanya pada persoalan-persoalan tersebut. Masih banyak yang harus dipahami mengenai interaksi siswa di rumah yang membentuk ketertarikan siswa. Namun, keterkaitan ini terlihat terpisah dari pengaruh-pengaruh latar belakang sosial ekonom.

Partisipasi kewarganegaraan yang aktif di masyarakat bukan merupakan hal yang sangat jarang ditemui di negara-negara peserta ICCS yang sekolahnya sangat jarang melakukan partisipasi kewarganegaraan di sekolah.

Kebanyakan siswa (rata-rata 80 persen) ingin ikut dalam pemilihan umum namun hanya sedikit yang akan aktif di dunia politik ketika dewasa nanti. Kira-kira 26 persen siswa mengatakan bahwa mereka akan bergabung dengan satu partai politik atau mengajukan diri sebagai calon dalam pemilihan daerah dan 40 persen mengatakan bahwa mereka akan mendukung seorang kandidat selama kampanye pemilihan umum.

Ruang kelas, sekolah dan masyarakat

ICCS menunjukkan bahwa, meskipun sekolah mengadopsi pendekatan yang berbeda terhadap pendidikan kewarganegaraan, pendekatan-pendekatan tersebut tidak selalu berkaitan dengan definisi dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Secara umum, hanya sebagian kecil siswa (23%) di kelas target yang kepala sekolahnya menyatakan bahwa tidak ada pemberian perhatian secara khusus kepada pendidikan kewarganegaraan sama sekali.

Kebanyakan guru menganggap bahwa perkembangan pengetahuan dan keterampilan sebagai tujuan yang paling penting dari pendidikan kewarganegaraan. Ini meliputi ‘meningkatkan pengetahuan tentang lembaga sosial, politik dan kemasyarakatan ’ (33%), ‘mengembangkan keterampilan dan kompetensi siswa dalam pemecahan konflik’ (41%), ‘meningkatkan pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara’ (60%) dan ‘meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan mandiri’ (52%).

Perkembangan partisipasi aktif di masa depan bukan merupakan tujuan yang dipilih oleh guru sebagai hal yang paling utama (rata-rata hanya 16 persen yang mendukung tujuan yang penting in). Namun, harus diingat bahwa di dalam penelitia ini sampel guru adalah semua guru yang mengajar pada kelas target yang mengajar mata pelajaran yang berbeda. Menurut para guru, partisipasi siswa di sekolah dalam kegiatan yang berkaitan dengan kemasyarakatan terlihat secara relatif tersebar namun berfokus pada kegiatan olahraga dan budaya. Hanya sebagian kecil guru yang melaporkan partisipasi siswa di sekolah dalam bentuk proyek atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hak asasi manusia untuk membantu orang yang tidak mampu.

namSlog.com_087809945352

Untuk ke depan

Laporan temuan awal ICCS ini memberikan beberapa pandangan penting tentang pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan data dari 38 negara, analisis menunjukkan pola untuk konteks yang lebih rumit untuk masing-masing negara. Analisis selanjutnya akan menyelidiki lebih detil mengenai hubungan antara pengetahuan kewarganegaraan dengan sikap berdasarkan aspek kewarganegaraan serta hubungan antara hasil-hasil dan pendekatan-pendekatan pendidikan kewarganegaraan dan antara karakteristik siswa dengan masyarakatnya. Analisis ini juga menggunakan data yang lebih banyak dan memasukkan analisis multivariat yang lebih komprehensif untuk melihat faktor-faktor yang menjelaskan variabel keluaran utama.

Tim Peneliti ICCS, Pusat Kurikulum – IEA

Harisman Simangunsong, MPd

Hp. 0812 8490 574

email: harismanindonesia@gmail.com