Kita semua sudah kadung percaya dengan penyelenggaran pendidikan di Indonesia. Padahal, masih banyak yang harus perbaiki di dalam dunia pendidikan kita. Salah satunya dengan munculnya kasus guru cubit siswa yang berakhir di jeruji tahanan. Masih terlalu runyam.

Kabar runyam pendidikan itu menimpa seorang guru biologi SMP Negeri 1 Bantaeng, bernama Nurmayani yang harus merasakan sepinya jeruji besi akibat mencubit siswanya yang bercanda main siram-siram air.

Sulit sebenarnya menulis tentang hal ini. Mau dari perspektif mana kita melihatnya? Dunia anak adalah dunia bermain, wajarlah anak bermain air. Dunia guru juga sangat terkait dengan pembangunan sikap yang menjadi bibit terbentuknya karakter, wajarlah jika guru hanya mencubit. Sepatutnya tidak harus sampai ke pengadilan.

Jalan damai adalah cara yang paling menyenangkan, bukan?

Saya kutipkan pernyataan Mahmud MD, mantan ketua Mahkamah Konstitusi berikut ini:

“Waktu saya sekolah dulu orang tua saya sering datang berterima kasih kepada guru jika guru menghukum saya. Sekarang moral rontok.”

Ada apa dengan Pendidikan kita?

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js


//

Pendidikan sejatinya adalah usaha pemersiapan generasi bangsa. Ini adalah usaha sadar yang dilakukan manusia dengan fasilitasi negara. Pendidikan yang terkelola dengan baik tentu akan menghasilkan generasi emas yang bukan hanya dapat bertahan hidup, melainkan dapat menjadi generasi yang bermanfaat bagi dunia.

Setidaknya ada empat pihak terkait di dalam pendidikan (sekolah) yang akan kita bahas, meliputi, siswa, guru, orang tua, dan negara.

Siswa sebagai obyek penderita. Mengapa demikian? Karena apa yang dirancang di dalam dunia pendidikan, siswalah yang akan mengalaminya langsung. Jika sistem pendidikan dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa, maka siswa akan menerima hasil baiknya. begitu sebaliknya. Pada umumnya, siswa di Indonesia tidak memiliki kesempatan untuk memilih metode pengajaran, materi apa yang dibutuhkan, siapa yang mengajar, kurikulum apa yang cocok untuk mereka. Mereka hanya menerima begitu saja apa-apa yang dirancang oleh negara dan disampaikan oleh guru. Karenanya, negara akan menjadi sorotan penting dalam perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. #SiswaAdalahAsetBangsa

Sama halnya dengan siswa, sekarang ini guru tidak leluasa untuk menentukan materi untuk memenuhi kebutuhan siswanya. Hal ini terjadi karena adanya standar pendidikan nasional yang berlaku umum. Meski belakangan ada materi Muatan Lokal, namun itu hanya sebatas penghibur, jika kata pembungkaman, terlalu kasar, untuk tuntutan masyarakat pendidikan akan pentingnya kesesuaian materi dengan daerah tempat pendidikan diselenggarakan. Alhasil, Muatan Lokal pun hanya menghasilkan materi-materi permukaan saja, bahkan ada materi Muatan Lokal yang hanya menonjolkan kemahiran bahasa. Guru seolah-olah dirancang menjadi sebuah robot yang harus memenuhi Standar Kompetensi Lulusan Minimal Mata Pelajaran. Guru menjadi sulit untuk berkreasi, padahal yang dihadapi adalah manusia (siswa). Alhasil, banyak guru yang berada di bawah tekanan. #SelamatkanGuru.

Sebenarnya di dalam pendidikan, orang tualah yang sangat berperan penting. Hampir sebagian besar waktu siswa (anak) berinteraksi dengan keluarga terlebih orang tua. Sistem nilai yang berlaku di keluarga merupakan pendidikan karakter anak sesungguhnya. Tekanan pekerjaan tidak bisa mengesampingkan tugas utama orang tua dalam mendidikan anak. #JadiOrangTuaBijak

Ini sorotan utamanya. Negara melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (atau apalah namanya yang terlalu sering berubah – tanda tidak fokus pada sasaran pembangunan manusia) adalah penyelenggaran pendidikan di Indonesia. Di sinilah titik tolak penyelenggaran pendidikan di Indonesia yang memuat delapan standar nasional pendidikan meliputi: Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian. Dari delapan standar tersebut, guru menjadi salah satu pelaku untuk memenuhinya.

Catatan untuk Standar Nasional Pendidikan

Catatan ini khusus meninjau standar-standar yang berkaitan langsung dengan guru, yaitu Standar Isi, Standar Proses, Standar Kelulusan, dan Standar Pengelolaan.
//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js


//

Standar isi merupakan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Berdasarkan Peraturan Menteri No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, terlihat bahwa standar dan prinsip pengembangan kurikulum sudah sangat tertata rapi dan bagus. Namun, pada kenyataannya guru masih kesulitan memenuhi karena harus mengejar “setoran” Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD). Salah satu prinsip yang sulit untuk dipenuhi adalah Prinsip Pelaksanaan Kurikulum butir (a) yang berbunyi:

Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.

Terkait dengan Standar Isi, penelitian yang dilakukan oleh Maisyaroh dan rekan (Manajemen Pendidikan Volume 24, Nomor 3, Maret 2014: 213-220) menunjukkan bahwa (1) guru merasa kesulitan mengatur waktu karena ruang lingkup materi antar mata pelajaran terlalu luas, (2) guru merasa kesulitan menyusun jadwal pelajaran karena setiap minggu muatan yang ada selalu berubah dan (3) guru masih merasa masih ada isi buku guru yang tidak sesuai dengan isi buku siswa. Hasil penelitian selengkapnya bisa dibaca di sini.

Standar Proses adalah pedoman, patokan, ukuran atau kriteria pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan. Salah satu fungsi dari standar proses adalah untuk menetapkan bagian mana yang perlu disempurnakan atau diperbaiki oleh setiap guru dalam pengeloloan proses pembelajaran. (lebih lengkap, silakan baca: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah). Inti dari standar proses ini adalah keberlangsungan proses belajar mengajar di dalam kelas sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Masalah yang ditemukan terkait standar proses adalah masih banyak guru yang mengalami kesulitan dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan standar isi. Terkait dengan masalah ini, salah satu tindakan yang harus segera dilaksanakan oleh Kementerian terkait adalah pelatihan penyusunan silabus berdasarkan Standar Isi.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah  kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL ini memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai, yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2006 meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Jadi ada tiga standar kompetensi minimal yang harus dicapai oleh siswa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak guru yang mengalami kesulitan dalam memenuhi standar kompetensi lulusan, di antaranya guru mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam pembelajaran, serta kesulitan dalam memadukan standar sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Standar Penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 tahun 2013). Lebih lanjut disebutkan di dalam Peraturan tersebut bahwa:

Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah.”

Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Negeri Semarang yang diketuai oleh Prof Ani Rusilowati, MPd menyebutkan bahwa sebesar 87% guru mengalami kesulitan dalam memenuhi standar penilaian. Secara umum, masih banyak guru yang kesulitan dalam memberikan penilaian hasil belajar siswa.

Geser sedikit dari pembahasan di atas, bahwa Pembiayaan pendidikan adalah tanggung jawab utama negara (titik). Warga negara sifatnya partisipasi. Kita lihat sekarang perbedaan mencolok dan harga pendidikan yang sangat brutal, dimana negara berada? Di bawah instruksi pembisnis pendidikan kah? #NegaraUntukKesejahteRakyatan.

Nitip curhat: “Larang sekolah menerapkan DISKON-DISKON. Ini bukan mall.”

Semoga pendidikan Indonesia makin matang, mengenali dan harus memenuhi kebutuhan warga negaranya.

Seperti biasa: kalau menurut kamu postingan ini bermanfaat, bagikan ke teman kamu ya. Terima kasih selamanya.